Anggaran Pendidikan Dipakai untuk MBG, Guru Honorer Ajukan Gugatan ke MK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG) terus jadi sorotan. MBG juga yang membuat seorang guru honorer bernama Sa’ed mengajukan uji materiil Undang-Undang (UU) UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Nomor Perkara 40/PUU-XXIV/2026. Kuasa hukum pemohon, Sipghotulloh Mujaddidi mengatakan ihwal pengujian UU ini bukan […]
Wagub Babel Diperiksa 4 Jam dengan 12 Pertanyaan soal Ijazah Palsu
Jakarta, IDN Times – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memeriksa Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hellyana pada hari ini (5/2/2025). Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Pengacara Hellyana, Abdul Hakim menjelaskan, kliennya menjalani pemeriksaan selama empat jam dengan belasan pertanyan. “Hari ini kita dimintai keterangan tambahan. Ada 12 pertanyaan dan alhamdulillah sudah dijawab semua,” kata Abdul Hakim setelah pemeriksaan. 1. […]
Pemohon Tegaskan Kerugian Konstitusional Peneliti Perseorangan di Sidang MK
Beritapopuler.co.id, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Perbaikan terhadap Permohonan Nomor 277/PUU-XXIII/2025 pada Senin (26/1/2026). Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang MK tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Dalam persidangan itu, M. Abdul Kholiq Suhri selaku kuasa Pemohon menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan yang difokuskan […]
Anggaran Pendidikan yang Disunat untuk Dana MBG Kini Digugat ke MK
JAKARTA – Tim Hukum Kantor Dignity Attorney & Counsellor at Law (Dignity Law) melakukan pendampingan hukum dalam pengajuan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (26/1/2026). Permohonan ini menyoroti masuknya pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam struktur anggaran pendidikan nasional. Permohonan […]
MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) mengajukan permohonan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) maksimal menjadi 2,5 persen pada pemilihan umum (Pemilu) 2029. Ketua KPD Miftah Arifin menuturkan, pihaknya meminta penegasan kembali kepada MK terkait norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen 4 persen tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku […]
Aturan tentang Penelitian, Insentif, dan Jaminan Sosial Diuji Konstitusionalitasnya
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 277/PUU-XXIII/2025, pada Senin (12/1/2026) di Ruang Sidang MK. Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan diajukan oleh Rega Felix (dosen), A. Fahrur Rozi (peneliti/penggiat), dan Arga Prianggara (mahasiswa). Para Pemohon mengujikan sejumlah […]
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana: Tak Ada Niat Jahat
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana menegaskan tidak ada niat jahat dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjeratnya sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan Hellyana saat hendak diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Rabu (7/1/2026). “Perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. […]
Pemohon Uji Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Secara Prioritas
JAKARTA, HUMAS MKRI – Lima warga negara mengajukan permohonan pengujian materiil sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon menilai pasal-pasal dalam UU […]
Menang di PTTUN Palembang, Kantor Hukum Dignity Gagalkan Gugatan Sengketa Tanah di Pangkal Pinang
JAKARTA — Kantor Hukum Dignity meraih kemenangan penting dalam perkara sengketa tanah di Pangkal Pinang setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang mengabulkan permohonan banding yang mereka ajukan. Sidang yang digelar pada Rabu, 23 Juli 2025, itu memutuskan untuk membatalkan Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor: 18/G/2024/PTUN.PGP. Putusan tersebut menolak gugatan dari pihak penggugat dan sekaligus menerima eksepsi […]
Revisi Tatib DPR Digugat ke MA, Dianggap Tak Sesuai Fungsi Pengawasan
JAKARTA, KOMPAS.com – Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh seorang dosen dan mahasiswa hukum, Senin (24/2/2024). Gugatan diajukan oleh Setya Indra Arifin, dosen hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta (Unusia), dan A. Fahrur Rozi, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kuasa Hukum […]