Menang di PTTUN Palembang, Kantor Hukum Dignity Gagalkan Gugatan Sengketa Tanah di Pangkal Pinang
JAKARTA — Kantor Hukum Dignity meraih kemenangan penting dalam perkara sengketa tanah di Pangkal Pinang setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang mengabulkan permohonan banding yang mereka ajukan. Sidang yang digelar pada Rabu, 23 Juli 2025, itu memutuskan untuk membatalkan Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor: 18/G/2024/PTUN.PGP. Putusan tersebut menolak gugatan dari pihak penggugat dan sekaligus menerima eksepsi […]
Revisi Tatib DPR Digugat ke MA, Dianggap Tak Sesuai Fungsi Pengawasan
JAKARTA, KOMPAS.com – Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh seorang dosen dan mahasiswa hukum, Senin (24/2/2024). Gugatan diajukan oleh Setya Indra Arifin, dosen hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta (Unusia), dan A. Fahrur Rozi, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kuasa Hukum […]
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
KPU Kota Blitar Berdalih Telah Laksanakan Rekomendasi Bawaslu Lewat Telaah Hukum
JAKARTA, HUMAS MKRI – Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (Termohon) menegaskan telah melakukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dua Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK), yakni PPK Sananwetan dan PPK Sukorejo. Kedua PPK tersebut merekomendasikan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut dengan melakukan telaah […]
Dignity Law Dampingi Mahasiswa gugat penetapan syarat usia calon kepala daerah ke MK
Jakarta (ANTARA) – Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee menggugat ketentuan penetapan syarat usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dinilai menimbulkan ketidakpastian […]