MK Putus Jalur Istimewa Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Dignity Law: Tak Ada Lagi Privilege
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam Putusan Nomor 160/PUU-XXIII/2025 tersebut, MK menegaskan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara prioritas kepada badan usaha milik perguruan tinggi, UKM, koperasi, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan […]